Tak terlalu hiraukan kritik Barat dan HAM, Bahrain terus bertindak keras pada kekuatan oposisi Syi'ah

PsyWar | Rekonsiliasi nasional Bahrain yang didukung Barat, pasca protes jalanan pada tahun 2011 dari kelompok oposisi Syi'ah, dianggap telah kandas.

Menurut laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) yang diterima kantor berita Reuters, negara pulau Teluk itu tidak menerapkan rekomendasi tentang perlindungan pada "kebebasan berekspresi", termasuk menjamin perbedaan pendapat tanpa adanya ancaman kekerasan.

Dalam laporan kepada Kongres pekan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Bahrain telah membuat kemajuan terkait reformasi yang direkomendasikan oleh sebuah komisi independen, tetapi "masih banyak pekerjaan rumah yang belum dilakukan".

Laporan, yang sempat tertunda selama berbulan-bulan, itu muncul sebagai kritik diam-diam terhadap kerajaan Sunni itu, yang merupakan sekutu AS di kawasan.

Menurut catatan kelompok HAM Bahrain, kebijakan kerajaan telah dikritik oleh AS, Inggris dan kelompok hak asasi internasional.

Serangkaian keputusan keras pemerintah Bahrain pada kelompok Syi'ah terjadi selama tiga minggu terakhir.

Pihak berwenang membekukan oposisi Syi'ah terkuat, al-Wefaq. Melipat gandakan hukuman penjara bagi pemimpin kelompok itu, Ali Salman. Menahan aktivis HAM terkemuka yang menganut Syi'ah, Nabil Rajab, serta mencabut status kewarganegaraan Ayatollah Isa Qassim, sebagai pemimpin spiritual Syi'ah Bahrain.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS, mengatakan jika Washington "khawatir" dengan langkah Bahrain terhadap ulama Syi'ah itu.

"Meskipun terjadi beberapa reformasi positif di Bahrain, hal itu dikerdilkan oleh (masih adanya) pola penyiksaan tahanan, juga tindakan terbaru pemerintah yang membungkam para pemimpin politik oposisi (Syi'ah), penganiayaan pada aktivis HAM, dan pencabutan kewarganegaraan seorang ulama (Syi'ah) terkemuka", ujar Senator Patrick Leahy, menanggapi laporan.

"Keputusan keras ini makin membatasi sedikit sisa kesempatan dalam perbedaan pendapat secara damai di negara itu", kata Leahy kepada Reuters.

Pemerintah Bahrain belum memberikan tanggapannya atas laporan Departemen Luar Negeri AS.

Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, telah membahas laporan tersebut dengan menteri luar negeri Bahrain, pada hari Rabu, jelas juru bicara Deplu AS, John Kirby.

Laporan ini menjadi tolak ukur pelaksanaan pemerintah Bahrain atas rekomendasi yang dibuat Komisi Independen.

Komisi Independen dibentuk untuk menyelidiki peristiwa pada rentang waktu Februari dan Maret 2011, ketika pemerintah Bahrain yang dibantu militer Arab Saudi itu berhasil menghancurkan aksi penentangan oleh kelompok Syi'ah yang menuntut peran lebih dan melucuti kekuasaan keluarga kerajaan Sunni.

Bahrain sendiri membantah adanya diskriminasi tertentu, termasuk terhadap kelompok Syi'ah.

Masih menurut laporan tersebut, sebenarnya telah banyak hal yang dilakukan pemerintah Bahrain, seperti membangun kembali tempat ibadah yang rusak, menyelidiki klaim penyiksaan, pelatihan HAM bagi aparat keamanan dan memberikan perlindungan untuk para tahanan.

Namun Departemen Luar Negeri menyatakan jika dalam beberapa hal pemerintah Bahrain telah menafsirkan rekomendasi secara sempit.

Meski telah banyak warga Syi'ah yang dibebaskan pasca peristiwa 2011, namun laporan memberikan kritiknya.

"Pemerintah Bahrain masih terus mengusut dan menuntut atas pelanggaran individu yang terkaitekspresi politik, termasuk beberapa yang belum mengarah pada kekerasan", kritik laporan itu.

Brian Dooley, dari kelompok Human Rights First, mengkritik laporan Depatemen Luar Negeri AS dan menganggapnya sebagai hal yang ompong terhadap kenyataan di Bahrain, yang menurutnya terjadi tindakan keras terhadap oposisi dan aktivis HAM.

Bahrain mendapat dukungan dari sekutunya, Arab Saudi atas kebijakan kerasnya pada kelompok ekstrimis dan teroris. (Reuters/Risalah) [tebarsuara.com]